JATIGEMBOL, NGAWI – Pemerintah Desa Jatigembol bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sukses menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027. Kegiatan ini berlangsung dengan khidmat di Aula Kantor Desa Jatigembol pada Senin, 29 Juni 2026.

Acara penting ini dipimpin langsung oleh Ketua BPD Desa Jatigembol, Bapak Jumiko. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya Musdes ini sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat serta menyusun skala prioritas pembangunan desa yang transparan dan akuntabel demi kemajuan Desa Jatigembol di tahun 2027.

Poin-Poin Hasil Kesepakatan RKP Desa

Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, dan unsur lembaga desa, berikut adalah poin-poin penting yang disepakati untuk masuk ke dalam perencanaan:

1. Pengisian Perangkat Desa (Agenda Tahun 2026): Memprioritaskan pelaksanaan pengisian lowongan perangkat desa yang kosong di tahun 2026 ini, yaitu untuk posisi Kasi Pelayanan dan Kepala Dusun (Kasun) Wates.

2. Pesta Demokrasi Desa 2027: Menganggarkan kegiatan pemilihan kepala desa (Pilkades) serta proses pengisian anggota BPD baru untuk periode berikutnya.

3. Anggaran Purna Tugas: Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan purna tugas bagi staf perangkat desa, anggota BPD, serta Kepala Desa yang masa jabatannya akan berakhir.

4. Prioritas Pembangunan Fisik (Dana Desa):

   • Pembangunan jalan paving di Dusun Wates RT 05.

   • Pembangunan jalan paving di Dusun Jatigembol RT 06.

   • Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Pilangrejo pada Jalan Usaha Tani (JUT) P. Anam.

   • Pembangunan jalan paving di Dusun Wates RT 01.

5. Proposal Pengajuan ke Provinsi: Menyusun proposal bantuan keuangan provinsi untuk pembangunan fisik pavingisasi di Dusun Jatigembol (RT 02 dan RT 09) serta Dusun Wates (RT 01 dan RT 04).

6. Jaring Pengaman Sosial: Menetapkan alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk 5 KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

7. Rehabilitasi Rumah: Menganggarkan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk 2 orang warga yang membutuhkan.

8. Kesehatan (Posyandu): Memprioritaskan pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) serta sarana prasarana Posyandu, khususnya pengadaan alat cek kesehatan (kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat).

Pembahasan Sewa TKD 2027: Berpihak pada Petani

Selain membahas RKP Desa, agenda Musdes kali ini juga membahas dan menyepakati harga sewa Tanah Kas Desa (TKD) untuk Tahun Anggaran 2027. Pembahasan ini berlangsung cukup hangat namun tetap kondusif demi membela kepentingan warga, khususnya para petani.

"Dengan keadaan ekonomi sekarang ini yang sedang tidak baik-baik saja akibat harga sembako dan BBM yang mengalami kenaikan, serta tahun lalu sewa sudah dinaikkan sebesar 5%, petani kita saat ini sangat kesulitan dalam bertani. Maka alangkah baiknya jika harga sewa TKD tidak dinaikkan, atau disamakan saja dengan harga sebelumnya," ujar Bapak Pramono, anggota BPD yang mewakili aspirasi dari Dusun Sumberagung.

Pendapat senada juga dipertegas oleh Bapak Siswahyudi, anggota BPD perwakilan Dusun Jatigembol. Beliau menyepakati bahwa kondisi riil di lapangan menuntut adanya kebijakan yang meringankan beban para penggarap lahan.

Mendengar aspirasi kuat tersebut, forum musyawarah akhirnya sepakat bahwa harga sewa TKD Tahun 2027 tidak mengalami kenaikan, yaitu tetap bertahan di harga Rp20.055.000 per Hektar (Ha).

Penandatanganan Berita Acara

Menjelang akhir acara, dilakukan penandatanganan Berita Acara hasil Musdes oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan perwakilan tokoh masyarakat sebagai bukti legalitas kesepakatan bersama. Acara musyawarah kemudian ditutup dengan doa bersama, menandai kesiapan Desa Jatigembol menyongsong pembangunan yang lebih baik dan berkeadilan.